Nuri (27) sekarang tidak tertarik dengan konten media sosial. Saat melihat video lucu yang ternyata dibuat oleh AI, dia sering menjadi kesal. Selain tidak lucu, ia merasa tertipu karena hampir percaya padanya. Sangat menghibur, tetapi ketika saya melihat kolom komentar, ternyata itu hasil AI. Akibatnya, saya sering melakukan pemeriksaan awal. Nuri mengatakan pada Jumat (2/1/2026), "Tapi nggak enak juga, kan ingin terhibur harus crosscheck dulu."
Nori tidak berdiri sendiri. Banyak netizen yang menyesalkan fakta bahwa ada AI di beberapa konten video. Akibatnya, tidak jarang orang meragukan apa pun yang mereka lihat. takut akan tertipu oleh hasil video AI.
Masalahnya adalah AI tidak hanya digunakan untuk video lucu. Misalnya, saat banjir melanda Sibolga, Sumatera Utara, seseorang memanfaatkan kecerdasan buatan untuk membuat video viral. Gunung erupsi di tengah banjir Sibolga digambarkan dalam video tersebut. Video erupsi gunung tersebut tidak jelas, menurut Cek fakta Liputan6.com. Gunung Sorik, yang tampaknya terlihat dalam video tersebut, tidak dalam kondisi erupsi, kata Hadi Wijaya, kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG).
Memang, hal-hal di atas mungkin terlihat kecil. Namun, Pratama Persadha, Ketua Lembaga Riset Keamanan Siber Indonesia (CISSReC), memperingatkan bahwa ancaman AI akan semakin serius di tahun 2026.
Penipuan berbasis kecerdasan buatan
Pratama Persadha, Ketua CISSReC, menyatakan bahwa AI saat ini bukan hanya sebagai alat bantu tetapi juga mesin penggerak serangan siber kontemporer. di mana AI akan mengotomatiskan pengintaian, mengembangkan rantai eksploitasi, membuat phising dalam skala besar, dan meniru eksekutif dengan suara dan video yang hampir sempurna. “Rekayasa sosial akan menjadi hampir tidak dapat dibedakan dari komunikasi yang sah,” kata Pratama dalam sebuah pernyataan tertulis pada hari Rabu, 31 Desember 2025.
Laporan FBI menyatakan bahwa kelompok kriminal di seluruh dunia sekarang menggunakan AI untuk membuat suara deepfake. Seringkali digunakan untuk penipuan dan pemerasan. Selain itu, Indonesia telah menduduki peringkat pertama di seluruh dunia sebagai sumber serangan DDoS tertinggi selama tahun penuh sejak kuartal ketiga 2024. Tak hanya itu, berkat kecerdasan buatan, para pelaku ransomware (perangkat lunak berbahaya) berkembang lebih cepat. Mereka menggunakan kecerdasan buatan untuk memindai internet secara konsisten, merantai kerentanan, dan melancarkan serangan dengan mengurangi keterlibatan manusia.
Pelanggaran keamanan akan meningkat dengan cepat. Pratama menyatakan bahwa organisasi yang memiliki program pembaruan keamanan yang buruk, paparan yang tidak terpantau, atau kemampuan untuk menangani insiden yang tertinggal akan merasakan dampaknya secara langsung. Data privasi berada dalam bahaya Selain itu, Pratama menyatakan bahwa enkripsi mengalami perubahan yang signifikan. Ia mencakup semua repositori cadangan, log, identitas mesin, bidang basis data, memori, dan sistem lainnya. Oleh karena itu, tata kelola yang mendasari enkripsi akan menjadi sumber tekanan.
Pratama menyatakan, "Manajemen kunci yang buruk akan menyebabkan dampak operasional yang lebih besar daripada sandi yang lemah." Sementara pihak lawan mempercepat pencurian kunci melalui kecerdasan buatan, beberapa organisasi sedang mempersiapkan diri untuk algoritma pasca-kuantum yang disetujui oleh Institut Nasional Standar dan Teknologi (NIST). Selain itu, pada tahun 2026, penyebab utama pelanggaran keamanan akan tetap kompromi identitas. Pemutar ulang token sesi, peniruan identitas eksekutif, pencurian identitas mesin, dan penyalahgunaan akun layanan akan menjadi kebiasaan penyerang.
Organisasi yang tidak dapat menjelaskan dengan jelas siapa yang dapat mengakses apa dan bagaimana akses tersebut diatur, akan mengalami masalah berulang. Pratama menyatakan bahwa program identitas yang matang akan menjadi metode tercepat untuk mengurangi risiko yang terukur. Selain itu, Pratama menyatakan bahwa pihak-pihak yang bermusuhan telah menyadari bahwa kecerdasan buatan dapat membahayakan satu pemasok yang lemah sekaligus membahayakan puluhan perusahaan. Serangan yang ditujukan pada penyedia layanan terkelola, seperti platform cloud, aplikasi SaaS, dan subkontraktor khusus, akan menjadi lebih sering. Oleh karena itu, akan menjadi norma bagi perusahaan untuk bertanggung jawab atas posisi keamanan rantai pasokan mereka.
Pemerintah Indonesia harus mempersiapkan diri.
Di tengah maraknya AI, pertama-tama berharap pemerintah dapat menjadikan perlindungan infrastruktur digital dan data publik sebagai agenda prioritas utama. Ini termasuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, meningkatkan integrasi sistem pengamanan yang saling terhubung, dan menerapkan standar keamanan siber yang ketat di seluruh organisasi. Hal ini dapat dicapai melalui pelatihan khusus dan sertifikasi profesional dalam keamanan siber. Pratama menyatakan bahwa upaya-upaya tersebut menjadi landasan penting bagi Indonesia dalam menjawab tantangan era digital sekaligus menjaga kedaulatan di ruang siber.
Selain itu, untuk menjalankan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dengan benar, Lembaga Perlindungan Data Pribadi harus ada. Diharapkan lembaga ini berdiri sendiri dan memiliki kemampuan yang memadai untuk memantau kepatuhan terhadap peraturan, menangani kasus pelanggaran data, dan menghukum mereka yang tidak patuh.
Pemerintah diharapkan segera mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber, yang telah dimasukkan ke dalam Program Legislasi Nasional, untuk memberikan payung hukum. Penguatan fungsi dan otoritas Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sangat penting dari perspektif kelembagaan. Pemerintah harus memastikan BSSN memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, dukungan teknologi, dan anggaran yang memadai.
Dengan demikian, BSSN dapat melakukan tugas deteksi, respons, dan pemulihan siber dengan lebih baik. Selain itu, lembaga tersebut harus didorong untuk berperan sebagai pemain utama dalam menjaga infrastruktur penting bangsa, seperti telekomunikasi, transportasi, dan energi.
-Ads Here-