-Ads Here-
Microsoft mengkonfirmasi bahwa mereka pernah memberikan kunci enkripsi BitLocker kepada FBI setelah menerima permintaan legal. Permintaan tersebut berasal dari penyelidikan dugaan penipuan bantuan COVID-19 di wilayah Guam, yang melibatkan tiga unit laptop. Forbes pertama kali mengungkapkan informasi ini. Dilaporkan bahwa pada tahun 2025, Federal Bureau of Investigation menghubungi Microsoft untuk meminta kunci pemulihan BitLocker untuk membuka data terenkripsi di perangkat yang relevan. Microsoft mengklarifikasi bahwa mereka akan mematuhi permintaan tersebut karena kunci enkripsi disimpan di server mereka sendiri.
Charles Chamberlayne, juru bicara Microsoft, menyatakan bahwa perusahaan dapat memberikan kunci BitLocker jika mendapatkan perintah hukum yang sah.v"Microsoft secara hukum diwajibkan untuk menyerahkan kunci yang tersimpan di server kami ketika ada perintah yang sah," katanya kepada The Verge pada Senin (26/1/2026).
Chamberlayne menyatakan bahwa pengguna sebenarnya memiliki pilihan untuk menyimpan kunci enkripsi. Dia menyatakan bahwa pelanggan dapat memilih untuk menyimpan kunci enkripsi di cloud Microsoft, di lokasi yang tidak dapat diakses Microsoft, atau secara lokal. Ia juga menyatakan bahwa meskipun penyimpanan di cloud mudah dipulihkan, itu juga meningkatkan risiko akses yang tidak diinginkan.
Langkah Microsoft ini langsung menimbulkan perhatian karena bertentangan dengan sikap keras industri teknologi sebelumnya. Pada tahun 2016, Apple menolak permintaan Federal Bureau of Investigation untuk membuka iPhone pelaku penembakan San Bernardino. Saat itu, sebagian besar perusahaan teknologi besar, seperti Google dan Facebook, mendukung sikap Apple. Microsoft juga menyatakan dukungan, tetapi lebih halus. Keputusan Microsoft saat ini mendapat kritik dari banyak orang. Senator Ron Wyden dari Oregon menyatakan bahwa penyerahan kunci enkripsi adalah tindakan yang tidak etis. Ia mengatakan perusahaan teknologi tidak seharusnya memberi tahu pemerintah tentang data pengguna secara diam-diam.
Kelompok advokasi privasi juga menyatakan kekhawatiran serupa. Menurut American Civil Liberties Union (ACLU), kasus ini dapat menciptakan preseden yang berbahaya. Jennifer Granick, penasihat pengawasan dan keamanan siber ACLU, memperingatkan bahwa praktik ini dapat memungkinkan penyalahgunaan oleh pemerintah AS dan pemerintah di negara lain. Granick memberi tahu Forbes bahwa pemerintah dengan catatan hak asasi manusia yang buruk dapat mengantisipasi perlakuan serupa.
Kasus ini menghidupkan kembali perdebatan lama tentang bagaimana penegakan hukum harus diimbangi dengan perlindungan privasi, terutama dalam kasus di mana kunci enkripsi pengguna disimpan di layanan cloud milik perusahaan teknologi besar.
-Ads Here-